Kerugian Negara Akibat Penggelapan Pajak

sumber gambar : satudpajak2011.blogspot.com

Hidup di dunia ini kita tidak akan pernah terlepas dari pajak. Kemana-mana harus bayar pajak. Beli sesuatu juga bayar pajak. Mungkin hanya orang yang sudah meninggal dan orang gila (secara medis) saja yang tidak membayar pajak. Nyaris, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak terlepas dari pajak. Mau tidak mau, ikhlas atau tidak sebagai warga negara yang baik kita harus bayar pajak.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara selain dari sektor migas dan nonmigas.  Dengan posisi yang sedemikian penting itu pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Dalam struktur keuangan Negara tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Kalo boleh milih, mungkin gak akan ada orang yang mau bayar pajak. Tapi, sayangnya membayar pajak bukanlah pilihan melainkan suatu kewajiban.  Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika pemungutan pajak di Indonesia sudah tidak sesuai dengan prosedur.

Bagi perusahaan membayar pajak itu merupakan beban.  Semakin besar laba yang dihasilkan semakin besar juga pajak yang harus disetor ke kas negara. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki laba per tahun lebih dari 500juta harus membayar pajak sebesar 30%.  Sudah bisa dibayangkan  berapa besar pajak harus dibayar?  Karena alasan itulah banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan penggelapan pajak. Bagaimana caranya?

Ada berbagai cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak guna pajak yang dibayarkan mencapai angka minimal, seperti  :

  • Melaporkan penjualan lebih kecil dari pada yang seharusnya
  • Memperbesar biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan padahal biaya tersebut tidak terjadi
  • Memalsukan bukti transaksi perusahaan
  • dll

Mengindari pajak itu tidak sama dengan menggelapkan pajak. Sebagai contoh, kalo kita tidak mau membayar karcis tol, jangan lewat jalan tol. Atau kalau tidak mau membayar pajak cukai tembakau janganlah merokok. Hal seperti itu bisa disebut legal dalam menghindari pajak, namun jika seseorang melakukan penggelapan pajak bisa disebut tindakan ilegal dan kriminal.

Jadi, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut termasuk tindakan yang ilegal dan juga kriminal.

Banyak sekali kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, seperti:

  • Kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan
  • Kasus penggelapan pajak oleh Grup Bakrie
  • Kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan PT Indo Sepadan Jaya
  • dan masih banyak kasus –kasus lainnya

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, kerugian negara akibat praktik mafia pajak mencapai Rp 200 hingga Rp 300 triliun per tahun. Jumlah yang sangat fatantis. Sungguh ironi, bila melihat hasil penggelapan yang dilakukan oleh mafia pajak tersebut.        

Padahal uang hasil pajak seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tapi, kenyataannya uang hasil pajak malah digelapkan dan masuk kantong-kantong pribadi.

Banyak sekali dampak negatif dari adanya penggelapan pajak, seperti :

  • Pengelakan pajak sangat memengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur.
  • Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.
  • Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiscus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.
  • Dengan adanya penyelewengan dan hutang pajak tentunya dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan, sehingga menghambat pembangunan infrastuktur.
  • Menghambat penyusunan RAPBN. 
  • dll

Tampaknya slogan pajak “Orang Bijak taat Pajak” tidak berlaku bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dengan benar. Slogan hanya menjadi pajangan saja.

Semoga kita para generasi muda menjadi orang yang taat pada pajak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s