2013 UMP DKI Rp2,2 Juta

Rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta menyepakati Upah Minimum Provinsi 2013 sebesar Rp2.216.243,68, sekitar 112 persen dari kebutuhan hidup layak Rp1.978.789 per bulan.

“Penghitungan penetapan UMP 2013 berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” kata Ketua Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta Dedet Sukendar kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (14/11/2012) malam.

Ia mengatakan, sejumlah pihak yang merasa keberatan atas hasil penetapan UMP 2013 dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur DKI.

“Hasil penetapan UMP segera disampaikan ke Gubernur DKI sebagai bahan rekomendasi untuk dikeluarkan keputusan resmi pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Bambang Adam dari perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku kecewa atas sikap Pemprov DKI yang tidak konsisten dalam menetapkan besaran UMP.

“Sikap Apindo dan Kadin tidak mengakui keputusan Dewan Pengupahan. Posisi kami walk out,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Apindo akan menempuh jalur hukum jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui hasil penetapan UMP yang diajukan Dewan Pengupahan.

“Kami segera mengambil sikap dan mempertimbangkan dengan advokasi,” tuturnya.

Rapat Penetapan UMP yang digelar Dewan Pengupahan DKI, Rabu siang berlangsung alot.

Sidang sempat diskors menjelang sore dan dilanjutkan pada pukul 19.00 WIB.

Perwakilan buruh dan pengusaha bersikukuh pada aspirasi yang dibawa dalam sidang penetapan UMP.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI akhirnya mengeluarkan besaran UMP sebesar 110 persen dari nilai KHL 2013 atau Rp 2.167.667.

Namun, anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh mengajukan usul besaran UMP sekitar 112 persen dari KHL atau Rp2.216.243.

Alhasil, keputusan tersebut disetujui oleh pimpinan rapat.

Merasa tak diakomodasi aspirasinya, Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha tidak bisa menerima dan meninggalkan ruang rapat tanpa banyak bicara hingga akhirnya Dewan Pengupahan menetapkan angka UMP tersebut.

Sumber :

http://www.berita8.com/read/2012/11/15/3/58412/2013-UMP-DKI-Rp2,2-Juta—

Analisis :        

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi dilema setiap tahunnya. Penetapan UMP adalah langkah kontrol harga oleh pemerintah dalam upaya melindungi sisi produsen atau pemasok. Dalam sisi ketenagakerjaan, penetapan UMP sebenarnya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil yang bekerja sebagai buruh. Rencana penetapan UMP DKI Jakarta pada tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta telah menuai pro dan kontra antara pengusaha dan buruh. Saya sendiri sangat setuju jika UMP DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta. Pasalnya kehidupan hidup seseorang di Jakarta perbulannya sangat tinggi. Bagaimana tidak, kebutuhan pokok saat ini sangat mahal. Jadi angka 2,2 juta dirasa cukup pantas. Untuk para pengusaha sebenarnya tidak usah gusar mengenai kenaikan UMP tersebut. Mereka bisa mengantisipasi dengan cara menaikkan kinerja /produktivitas para buruh. Misal, yang semula dalam 1 hari seseorang hanya bisa memproduksi barang sebanyak 15 unit, pengusaha dapat menetapkan target untuk 1 orang sebanyak 20 unit. Dengan begitu antara pengusaha dan buruh sama-sama menguntungkan. Gaji naik, buruh senang, produktivitas naik pengusahpun senang. Jadi, dengan naiknya UMP tidak lantas membuat pengusaha mengambil keputusan secara spontan untuk memberhentikan sebagian karyawannya yang hanya akan memperparah jumlah pengangguran di negeri ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s