Ketika Pendidikan Gratis Sebatas Mimpi

Pendidikan gratis bagi SD-SMA di Kota Probolinggo seolah mimpi. Bahkan ketika anggaran pendidikan pada 2013 dipatok Rp 208 miliar atau 32,3% dari RAPBD, mimpi itu belum akan terwujud.

SUDAH sekitar dua tahun diwacanakan dan dibahas, belum juga lahir Peraturan Daerah (Perda) soal soal pendidikan di Kota Bayuangga. Tidak mudah menelurkan Perda soal Sistem Pendidik (Sisdik). Apalagi di dalamnya merekomendasikan pendidikan gratis (murah) tetapi berkualitas bagi siswa SD-SMA.

Alasan keterbatasan anggaran selalu dicuatkan Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat. Tahun 2012 ini anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 202 miliar. Anggaran sebesar itu dinilai tidak cukup untuk menggratiskan biaya pendidikan dari SD-SMA.

Tahun depan, melalui RAPBD 2013, anggaran pendidikan mendapatkan tambahan alokasi dana Rp 6 miliar sehingga menjadi Rp 208 miliar. Dibandingkan instansi lain, Dispendik yang meraup 32,3% anggaran dari RAPBD sebesar Rp 642 miliar, berada di peringkat tertinggi.

Persentase 32,3% itu jauh di atas yang disyaratkan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yakni, 20%. Meski persentase anggaran pendidikan cukup fantastis, ternyata ketika dihadapkan pada peruntukannya, hanya sebagian kecil yang murni untuk pendidikan.

Tengoklah pada ABPD 2012 yang berkuatan 568 miliar (setelah perubahan anggaran keuangan/PAK). Sektor pendidikan mendapatkan anggaran Rp 202 miliar.

Anggaran sebesar itu sebagian besar (80%) yakni, Rp 165 miliar digunakan untuk belanja tidak langsung (BTL) seperti gaji guru, biaya operasional, hingga pembelian alat tulis kantor.

Sementara itu sekitar Rp 37 miliar (20%) digunakan untuk belanja langsung (BL). Dari angka inilah sekitar 6,5% di antaranya yang murni dinikmati siswa di sekolah.

Komposisi seperti itu tidak berubah pada pelaksanaan RAPBD 2013 kelak.  ”Kisarannya seperti itu, memang BTL selalu lebih tinggi dibandingkan BL,” ujar Kepala Dispendik, Endro Suroso.

Disinggung mengapa BTL lebih tinggi, Endro mengatakan, tidak terlepas dari beban gaji pegawai di lingkungan Dispendik. Beban anggara sebesar itu untuk 5.500 guru (2.000 di antara non-PNS), ditambah kenaikan gaji berkala tiap tahunnya. ”Tahun depan, untuk gaji pegawai saja dialokasikan Rp 20 miliar,” ujarnya.
    
Pendidikan Gratis
Dengan hitung-hitungan anggaran seperti itu, Endro yakin, pendidikan gratis tidak bakal terlaksana di Kota Probolinggo pada 2013 mendatang. ”Wacana pendidikan gratis boleh saja, tetapi hingga tahun 2013 masih sulit diwujudkan,” ujar mantan Kepala Dispobpar itu.

Kalau pun Raperda soal Sistem Pendidikan kemudian disahkan menjadi Perda, Endro mengatakan, penerapannya bakal terganjal keterbatasan anggaran. ”Kalau pun pendidikan gratis dipaksakan, ya nanti hampir semua anggaran diborong Dinas Pendidikan, terus dinas yang lain dapat anggaran dari mana?” ujarnya.

Endro berpendapat, butuh tambahan Rp 25 miliar lagi agar wacana pendidikian gratis jadi kenyataan. ”Kalau pendidikian gratis masih belum bisa terwujud, paling tidak pendidikan berkualitas dulu yang kita kejar,” ujarnya.

Wacana pendidikan gratis sebenarnya digelindingkan Komisi A DPRD sejak sekitar dua tahun silam. Bahkan, draft Raperda soal Sisdik merupakan inisiatif Komisi A meski kemudian dalam pembahasan di tolak Pemkot Probolinggo, Juli 2011 silam.

Padahal demi mengusung draft Rapeda itu, DPRD pun harus mengernyitkan dahi hingga berkeringat sejak setahun sebelumnya. Tidak sekadar membahasnya di sidang-sidang DPRD, Komisi A pun sempat studi banding ke berbagai daerah di antaranya ke Jembrana Bali. Terakhir, akhir September 2012 lalu, bersama Dispendik, Komisi A ngangsu kawruh soal pendidikan gratis ke Pemkot Surabaya.

Memang setelah ditolak dalam sidang paripurna DPRD, Komisi A merelakan Dinas Pendidikan (Dispendik) mengambil alih pembahasan draft Raperda soal Sisdik. ”Tidak ada masalah, inisiatif DPRD atau Dispendik silakan saja, yang penting Perda Pendidikan segera terwujud,” ujar Ketua Komisi A DPRD, Asad Ashari.

Berdasarkan catatan, masalah keterbatasan anggaran (APBD) dinilai sebagai biang kegagalan mewujudkan pendidikan murah di Kota Bayuangga. Dalam draft Raperda diusulkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD di luar gaji pegawai.

Surabaya sukses menggelindingkan pendidikan gratis. Di Kota Buaya itu anggaran pendidikannya 36% atau 4% lebih tinggi dibandingkan di Kota Probolinggo yang 32%. Tetapi karena kekuatan APBD Surabaya mencapai Rp 5 triliun maka anggaran pendidikannya sekitar Rp 1 triliun.

”Sebenarnya Kota Probolinggo bisa mengikuti Surabaya. Surabaya anggaran Rp 1 triliun tetapi untuk membiayai ribuan sekolah, di Probolinggo hanya ratusan sekolah,” ujar Asad. Bahkan Jembrana yang anggaran setara Kota Probolinggo terbukti berhasil menggratiskan biaya pendidikan dasarnya.

Sumber :

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=de9a3bb86f6cbc423f7f24a054e113d6&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Analisis :

Menurut saya pendidikan dan sekolah gratis bukan hal yang sulit untuk diwujudkan. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang HAM menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan menghasilkan efek domino. Pada akhirnya hanya kerugian yang akan menimpa bangsa ini. Seseorang yang tidak mengecap pendidikan, sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini akan jelas mengarah pada semakin tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Pendidikan gratis seharusnya bukan hanya menjadi angan-angan semata. Pada umumnya pendidikan gratis hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kota seperti Probolinggo dan kota lain seharusnya bisa mewujudkan pendidikan gratis. Dana sebesar Rp 202 miliar seharusnya sudah bisa mewujudkan pendidikan gratis untuk kota Probolinggo. Dana RAPBD yang dikucurkan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Kota Probolinggo harus bercermin dari Surabaya. Dana RAPBD kedua kota itu hanya selisih 4%, namun mengapa hanya Surabaya yang bisa menempuh pendidikan gratis untuk warganya. Padahal Surabaya menangani ribuan sekolah, dan Probolinggo hanya menangani ratusan sekolah. Hal itu menandakan bahwa sistem pengolahan dana oleh pemerintah kota Probolinggo kurang maksimal, untuk tahun 2013 dengan tambahan dana sebesar Rp 6 miliar seharusnya kota Probolinggo sudah bisa mewujudkan pendidikan gratis untuk warga disana.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s