Permenakertrans soal ‘outsourcing’ diprotes

JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akhirnya menerbitkan aturan tentang pelaksanaan bisnis alih daya (outsourcing). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 ini berisi tentang Syarat-Syarat penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Aturan ini telah diteken pada 14 November lalu oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Selanjutnya diundangkan pada 19 November lalu oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

Ketua Serikat Pekerja Nasional Djoko Haryono menilai, aturan ini bisa menimbulkan masalah baru terutama mengenai pembatasan bidang pekerjaan outsourcing dan penerapan pemborongan pekerjaan. Menurutnya, pengawasan dan penindakan hukum yang belum maksimal akan menimbulkan maraknya pungutan liar termasuk dalam pemberian izin pemborongan pekerjaan.

Catatan saja, pasal 2 aturan itu menyatakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dapat melalui pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja. Kemudian dalam pasal 5 disebutkan kesepakatan pemborongan pekerjaan harus dilaporkan kepada instansi bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat pemborongan dilaksanakan.

Pemborongan pekerjaan ini merupakan alternatif dari pembatasaan bidang pekerjaan outsourcing. Menurut Djoko, pemborongan pekerjaaan ini akan menimbulkan permain baru antara pengawas hubungan ketenagakerjaan, pengusaha, dan perusahaan alih daya.

Adanya komite pengawasan yang dibentuk pemerintah dengan anggota dari unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh, menurut Djoko, tidak akan mampu berbuat banyak. Ia beranggapan, komite tersebut hanya bisa menghimbau saja karena dasar pembentukannya bukan melalui undang-undang

Ketua Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia(ABADI) Wisnu Wibowo juga sependapat. “Menjadi kesulitan baru jika perusahaan pemborongan di Jakarta harus mengurus izin proyek pemborongan di Bandung misalnya,” ujarnya.

Wisnu meragukan kemampuan aparat birokrasi memberikan izin dalam konteks pemborongan pekerjaan. Dia bilang kebijakan ini semakin rumit. Karena itu, ABADI akan tetap mengajukan uji materi peraturan tersebut ke Mahkamah Agung.

Sumber :

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=268496:permenakertRans-soal-outsourcing-diprotes&catid=18:bisnis&Itemid=95

Analisis :

Menurut saya aturan tentang outsourcing yang dibuat pemerintah tidak boleh merugikan perusahaan dan juga karyawan. Aturan yang dibuat harus adil antara keduanya. Pada kenyataannya aturan outsorcing sebelumnya hanya menguntungkan pihak perusahaan secara finansial. Biaya yang harus dibayar oleh perusahaan untuk tenaga kerja outsourcing relatif murah. Perusahaan hanya membayar gaji dan tidak harus memberikan tunjangan ataupun pesangon. Kinerja yang diberikan tenaga kerja outsoursing relatif tinggi. Sangat mudah dalam mendapatkan tenaga kerja outsoursing, karena biasanya perusahaan bekerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk outsourcing. Dan Kontrak tenaga kerja outsourcing dapat diputus sewaktu-waktu oleh pihak perusahaan tanpa adanya kerugian di pihak perusahaan karena tidak adanya pemberian pesangon. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tenaga kerja outsourcing. Lebih banyak kerugian daripada keuntungan yang diperoleh oleh tenaga kerja outsourcing. Diantaranya adalah mereka hanya mendapatkan gaji, tanpa mendapat jaminan perlindungan kerja dan jaminan kesejahteraan. Gaji tenaga kerja outsoursing biasanya harus dipotong sekian persen oleh jasa penyalur tenaga kerja sebagai kompensasi. Tidak ada jenjang karir seperti karyawan tetap. Dan yang paling merugikan adalah tenaga kerja outsoursing bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh pihak perusahaan. Disinilah peran pemerintah sesungguhnya sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan outsoursing. Diperlukan solusi yang efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan pelik tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s